mas..mas..mbak..mbak.. barangkali pny temen cow/saudara cow
yg sudah siap menikah, kenalkanlah dengan diriku.. siapa tahu
jodoh kan… kl gak jodoh nantinya, bisa jadi temen/sahabat
sejati… ya tho..????

beneran ya, saya minta tlg nih.. bantu saya cari jodoh ya…

wass/arum
021-32268468

Karena itu, tidak sepenuhnya benar kalau perkawinan, apalagi poligami, dianggap sebagai masalah privat, yang tidak boleh diintervensi oleh negara.

Dengan demikian, penolakan sejumlah kalangan atas keinginan pemerintah memperketat aturan poligami tidak bisa berlindung di balik privasi. Memang pilihan untuk menikah atau tidak, dengan siapa dia mau menikah merupakan urusan privasi. Namun, efek yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan hukum pernikahan adalah masalah publik-sosial. Persis di sinilah regulasi pemerintah harus masuk untuk melindungi warganya dari ekses negatif yang mungkin ditimbulkan.

Ketentuan yang sejauh ini telah dibuat, memiliki asumsi dasar untuk memperketat dan mengontrol poligami, meskipun cara berpikirnya masih laki-laki sentris. Alasan boleh poligami karena istri tidak melahirkan keturunan merupakan contoh yang sangat jelas. Seorang istri tidak punya anak belum tentu masalahnya ada pada istri, sangat mungkin juga ada pada suami. Masalahnya, mengapa hanya istri yang “dipersalahkan”? Bagaimana kalau yang tidak bisa menjalankan kewajiban atau yang mendapat cacat atau penyakit itu suami? Mengapa kalau PNS pria berpoligami liar diancam dengan sanksi yang tidak jelas, tapi kalau PNS perempuan diancam dengan jelas, yaitu dipecat. Hal-hal seperti inilah yang perlu direformasi dalam hukum keluarga kita.

Harus memahami bahwa para perumus undang-undang ini punya maksud menghilangkan praktek poligami liar yang tidak bertanggung jawab. Namun, dalam prakteknya orang yang berpoligami nyaris tidak pernah menempuh prosedur seperti yang disebutkan. Poligami sering dilakukan dengan kucing-kucingan, konspiratif, dan cenderung tidak bertanggung jawab.

Salah satu sebab model pernikahan seperti ini masih banyak dipraktekkan adalah masih adanya cara pandang dikotomik antara perkawinan yang sah menurut agama dan sah menurut negara. Perkawinan pertama-tama dianggap sebagai ritus keagamaan, sehingga negara hanya sebagai suplemen administratif. Cara pandang yang membedakan antara sah menurut agama dan negara sebenarnya merupakan cerminan dari berpikir sekuler, tapi justru hal seperti ini dilakukan oleh orang-orang yang menolak cara berpikir sekuler, bahkan mengharamkannya. Inilah paradoksnya!

Perdebatan tentang poligami ini menjadi momentum yang baik untuk melihat secara keseluruhan berbagai problem hukum keluarga, termasuk kemungkinan-kemungkinan pemberian sanksi atas “perkawinan liar”™ !!!!!!

YA Komentar ini sama kaya yg di blog nya si herman, kenapa ? karena esensi yg dibicarakan sama. Karena menurut saya untuk menolaknya pun kita harus mampu berpikir dan memandang poligami tidak secara parsial.

Anjing hari ini ndak bisa nge-jang di kampung gajah …
Ah sudah subuh saya harus tidur!

bacaan menarik–>
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0305/12/swara/302149.htm

@ Yg Punya Blog
Saya juga tidak setuju dengan poligami. Kecuali kalau nanti punya istri yang memaksa poligami, mungkin akan saya pertimbangkan lagi.

Soal menikah, secara kesehatan, dunia kedokteran sendiri sudah menganjurkan, karena wanita perlu melepas hormon-hormonnya. Wanita yang tidak menikah lebih beresiko menderita kanker payudara yang bisa berlanjut ke kanker rahim.

Nice 2 see u