Malam itu, saya berangkat dari Gebang ke Delta plaza dengan riang gembira walau ditengah-tengah kebulan asap polusi di mana-mana, di tengah epotan para sedan yang dengan sengaja mendahului dan belok ke kiri dengan tiba-tiba, yang membuat diriku yang rapuh ini terhuyung-huyung karena rem sepeda tidak bisa langsung berhenti dalam sekejab.

Nah, sampai Delta, saya dengan pedenya ikut ngantri memarkir sepeda bersama jejeran sepeda motor. Ketika giliranku tiba, si satpam bilang kalau sepeda tidak ada parkirannya. Saya ngotot dengan sopan, “Ndik kono, dicepitne khan kenek?!” sambil menunjuk ruang kosong di antara sepeda motor.

Satpam masih ngengkel, “Nggak bisa mas.. sampaian lewat sini aja… ”

Wow, akhirnya satpam itu memersilahkan aku untuk memarkir sepedaku. Aku pun dengan lihai memarkir sepeda di sekitar kantor satpam.

Satpam itu melotot dan bilang, “Mas, maksud saya itu, sampean keluar lewat sini!!!”

Dieng!! saya langsung kaget setengah mati.. ternyata saya sedang diusir!! di antara ratusan pengendara sepeda motor yang ngantri… Ou Em JI.. OMAGAAAAD!!!

Saya pun dengan muka memerah menahan malu *lebih banyak menahan marahnya sih* menuruti sambil ngedumel, “adoh adoh teko Gebang kok diusir to pak… ”

Pengendara motor yang ngantri pun semua memandangiku dengan pandangan bermacam-macam, ada yang kasian ada yang senyum-senyum.

Dan waktu itu, detik itu, saya kapok ke Delta Plasa pakek sepeda. Mending Ke Galaxy Mall yang notabene lebih gedhe dan mewah tapi mengizinkan pengendara kendaraan cinta lingkungan seperti sepeda ontel untuk parkir. Malahan karcisnya ekskelusiv! terbuat dari kertas berwarna! bukan kertas buram kayak karcis parkir sepeda motor.

fiuh… kepanjangan apa nggak ya komenku??

Putusan PN. Jkt. Pst No.Put.G/2000/PN.Jkt.Pst membatalkan Klausula Baku yang digunakan Pelaku Usaha. Putusan ini telah dijadikan yurisprudensi.
Sebaliknya, putusan PN Surakarta No.13/Pdt.G/2006/PN.Ska justru menggunakan Klausula Baku untuk menolak gugatan. Padahal di samping tidak memiliki Seritifikat Jaminan Fidusia, Pelaku Usaha/Tergugat (PT. Tunas Financindo Sarana) terindikasi melakukan suap di Polda Jateng.
Ajaib. Di zaman terbuka ini masih ada saja hakim yang berlagak ‘bodoh’, lalu seenaknya membodohi dan menyesatkan masyarakat, sambil berlindung di bawah ‘dokumen dan rahasia negara’.
Statemen “Hukum negara Indonesia berdiri diatas pondasi suap” (KAI) dan “Ratusan rekening liar terbanyak dimiliki oknum-oknum MA” (KPK); adalah bukti nyata moral sebagian hakim negara ini sudah terlampau sesat dan bejat. Dan nekatnya hakim bejat ini menyesatkan masyarakat konsumen Indonesia ini tentu berdasarkan asumsi bahwa masyarakat akan “trimo” terhadap putusan tersebut.
Keadaan ini tentu tidak boleh dibiarkan saja. Masyarakat konsumen yang sangat dirugikan mestinya mengajukan “Perlawanan Pihak Ketiga” untuk menelanjangi kebusukan peradilan ini.
Siapa yang akan mulai??

David
HP. (0274)9345675